TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia menegaskan Komisi II bersiap mengambil langkah penertiban untuk memastikan seluruh aset provinsi kembali berada dalam penguasaan pemerintah.

Ia menilai, pembiaran aset hanya akan menimbulkan persoalan lanjutan, termasuk potensi penguasaan ilegal oleh pihak tertentu. Menurutnya, pemerintah wajib bersikap tegas demi memastikan aset publik memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi daerah.

“Aset itu milik rakyat. Tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan,” katanya.

Ia berharap langkah ini dapat menjadi momentum pembenahan total terhadap manajemen aset daerah. DPRD meminta Pemprov Kaltim untuk merancang strategi pemanfaatan aset yang lebih produktif setelah proses penertiban selesai.

“Harus ada skema pemanfaatan yang jelas. Apakah kerja sama, pengelolaan oleh OPD, atau opsi lain yang memberikan pemasukan bagi daerah,” ujarnya.

Menurut Husni, optimalisasi aset menjadi penting karena kebutuhan fiskal daerah terus meningkat seiring pembangunan yang berjalan di berbagai sektor. Pemprov diminta memastikan setiap aset menghasilkan nilai ekonomi yang sepadan. (adv/dprdkaltim/wan/yal)