TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Dalam pembahasan RAPBD 2026, DPRD Kaltim menilai bahwa ancaman penurunan DBH dapat mengganggu fondasi fiskal daerah dan memperlambat agenda pembangunan, terutama di sektor yang bergantung pada transfer pusat. 

Nurhadi, juru bicara Fraksi Demokrat-PPP, menyampaikan bahwa tekanan fiskal ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ia menyebut ruang anggaran Kaltim bisa terhimpit apabila DBH terpangkas secara signifikan.

“DBH adalah pilar fiskal kita. Bila terganggu, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial berpotensi mengalami perlambatan,” ujarnya. 

Dampak pemangkasan DBH bukan hanya pada sektor sosial, tetapi juga pada kesiapan Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur jalan, pelayanan dasar, dan kesiapan wilayah pendukung disebut bisa ikut terdampak jika pendanaan daerah tidak stabil.

Karena itu, DPRD meminta Pemprov Kaltim meningkatkan komunikasi politik dengan wakil-wakil Kaltim di DPR RI dan DPD RI, untuk memastikan isu DBH menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan transfer dana nasional.

Selain risiko penurunan DBH, Fraksi Demokrat-PPP menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih belum mencerminkan aktivitas ekonomi riil di lapangan.

Salah satu contohnya adalah lalu lintas truk tambang berpelat luar daerah yang setiap hari melintasi jalan Kaltim. Beban kerusakan jalan dinilai tidak sebanding dengan kontribusi fiskal yang diterima daerah. 

“Ini harus ditertibkan karena dampak ekonominya besar, tetapi penerimaan daerah sangat minim,” paparnya. (adv/dprdkaltim/wan/yal)