TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Prevalensi stunting di Kaltim pada 2024 mencapai 22,2 persen dengan total kasus 39.137 anak. Angka tersebut masih di atas rata-rata nasional sehingga memerlukan percepatan penanganan yang lebih terarah.

Hal tersebut mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa intervensi ahli gizi di lapangan masih harus diperkuat. Menurut dia, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan tempat anak tumbuh.

“Penanganan stunting itu sangat membutuhkan ahli gizi. Karena stunting bukan hanya soal makanan, tapi banyak faktor lain mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai sanitasi. Sanitasi MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) yang buruk itu ada hubungannya dengan stunting,” ujar Ananda saat ditemui di ruang kerjanya Kantor DPRD Kaltim.

Ia menilai posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar harus diisi tenaga kesehatan yang kompeten dan melakukan supervisi berkala terhadap tumbuh kembang anak. Evaluasi dilakukan terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, periode paling krusial yang menentukan struktur otak dan pertumbuhan fisik anak.

"Remaja putri itu juga harus dicek kesehatannya. Banyak yang anemia. Kalau dari hulunya sudah bermasalah, risiko stunting akan terus berlanjut saat mereka menjadi ibu,” katanya.

Menurut Ananda, efektivitas posyandu tidak ditentukan dari jumlah fasilitas, melainkan sejauh mana program yang berjalan benar-benar menyentuh keluarga berisiko stunting. Ia juga menilai pemetaan wilayah rawan dan penambahan ahli gizi di tingkat kelurahan-kecamatan perlu segera dilakukan. (adv/dprdkaltim/yal/wan)