TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Dalam pandangan fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD 2026, juru bicara fraksi Abdul Giaz menekankan pentingnya disiplin perencanaan. Menurutnya, penyampaian KUA–PPAS lebih awal akan memberi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan arah program secara matang.

“Sinergi Pemprov dan DPRD tidak akan tercapai kalau dokumen kunci perencanaan datang mendekati batas waktu,” ucap Abdul, sapaan akrabnya. Ia juga menyoroti dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Fraksi meminta Pemprov meninjau ulang skala prioritas pembangunan agar program yang sudah berjalan tidak terhenti.

Selain itu, PAN–NasDem mendorong pembukaan sumber pendanaan alternatif. Menurut mereka, sektor swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga non-pemerintah dapat menjadi mitra strategis ketika ruang fiskal daerah semakin menyempit.

Di luar isu anggaran, fraksi juga mengingatkan deretan pekerjaan rumah Pemprov di sektor infrastruktur. Kondisi sejumlah jalan penghubung antarkabupaten/kota dinilai terus memburuk. Ruas Samarinda–Kutai Barat disebut sebagai contoh paling mencolok karena kerusakannya dinilai berat dan penanganannya lambat. (adv/dprdkaltim/wan/yal)